Namun, kata dia, ada sejumlah tantangan yang mencuat, seperti indikasi keterlibatan ASN, kepala desa, dan perangkat desa dalam politik praktis, perusakan alat peraga kampanye (APK) di beberapa wilayah, serta intimidasi terhadap tim pemenangan calon kepala daerah.
“Untuk mengatasi ini, pemerintah dan lembaga terkait terus menegaskan pentingnya netralitas ASN dan pengawasan ketat,” jelas Pj Gubernur.
Pj Gubernur melanjutkan, adapun terkait anggaran penyelenggaraan Pilkada, Pemerintah Aceh telah menyalurkan dana hibah kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih untuk dipergunakan sebaik-baiknya.
“Selain itu, anggaran keamanan juga telah disalurkan sesuai aturan yang ada. Nantinya, total pasukan yang akan dikerahkan sebanyak 36.092 personel, termasuk polisi, TNI, dan Linmas,” jelas dia.
Penjabat Gubernur Aceh juga aktif mendorong pelaksanaan Pilkada yang damai melalui deklarasi bersama. Rakor terakhir sebelum pemungutan suara akan digelar pada 21 November 2024, untuk memastikan kesiapan seluruh pihak.
“Pemungutan suara serentak tetap dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024, dengan optimisme Aceh dapat melaksanakan Pilkada secara aman, damai, dan lancar,” tutup Pj Gubernur dalam laporannya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
