Seiring kejatuhan peran sektor formal dalam menyediakan lapangan kerja ini, penduduk kelas menengah mengalami keruntuhan. Penduduk kelas menengah usia 18 – 64 tahun turun dari 30,2 juta orang pada Maret 2018 menjadi 26,1 juta orang pada Maret 2023.
Pandemi juga mempercepat pergeseran ini. Banyak pekerja kelas menengah dipaksa untuk menerima pekerjaan dengan penghasilan yang lebih rendah, atau bahkan beralih ke sektor informal, yang mengakibatkan penurunan daya beli dan konsumsi.
Dalam lima tahun terakhir, dinamika mobilitas ekonomi masyarakat Indonesia menunjukkan dua pola utama. Pertama, adalah pola kebangkitan ekonomi yang didominasi oleh penduduk miskin. Yusuf menjelaskan bahwa antara 2018 dan 2023, jumlah penduduk miskin turun sebesar 1,9 juta jiwa.
“Tanpa adanya mobilitas ekonomi, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 seharusnya mencapai 22,4 juta jiwa. Namun, berkat mobilitas ekonomi, jumlah aktual penduduk miskin tercatat hanya 19,5 juta jiwa. Sekitar 2,9 juta penduduk miskin naik kelas menjadi rentan miskin selama periode ini,” ujar Yusuf.
Pola kedua adalah pola kejatuhan ekonomi, yang didominasi oleh kelas menengah. Yusuf menyebutkan bahwa seharusnya pada Maret 2023, jumlah kelas menengah mencapai 63,7 juta jiwa jika tidak ada mobilitas ke bawah. Namun kenyataannya, hanya tersisa 52,1 juta jiwa.
“Kami memperkirakan bahwa 11,6 juta penduduk kelas menengah telah jatuh ke status calon kelas menengah sepanjang 2018 hingga 2023, menunjukkan tren penurunan yang sangat mengkhawatirkan,” tambahnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Yusuf menekankan bahwa pemberian bantuan sosial (bansos) bukan solusi jangka panjang. Menjadi krusial bagi pemerintah untuk secepatnya melindungi industri manufaktur dari kejatuhan dan mendorong pengembangan industri yang akan menciptakan lapangan kerja secara luas seperti industri padat karya, industri kreatif hingga pariwisata.
“Reindustrialisasi menjadi kunci, bukan hilirisasi. Hilirisasi tambang adalah industri padat kapital yang terbukti minim menyerap angkatan kerja. Kontribusi hilirisasi dalam menyediakan lapangan kerja yang berkualitas bagi kelas menengah adalah terbatas,” tutup Yusuf.[zlj]
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
