” Jika tak ada tulisan parkir gratis okelah, kami pahami. lah ini jelas-jelas parkir gratis, namun oknum-oknum ini ada yang bawa-bawa nama Ormas atau siapalah. Apalagi area indomaret atau alfamaret bukan di pusat perbelanjaan yang ramai, ini cuma desa-desa. Masa ada preman-preman kecil semacam ini, tidak perlu bawa-bawa nama demi kehidupan atau sesuap apalah. Jujur ini sangat memuakan.Bila perlu operasi petrus dihidupkan biar ada efek jera,” ujar H yang sangat geram dengan oknum-oknum ini, Rabu 9 Mei 2024.
Padahal, tindakan tersebut terbilang melanggar hukum dan pelakunya bisa dihukum penjara.
Juru parkir liar bisa dijerat hukum dengan pasal 368-371 KUHP merupakan bagian dari BAB XXIII KUHP tentang pemerasan dan Pengancaman.
“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun,” demikian bunyi pasal tersebut.
Hukumannya bisa berupa hukuman pidana paling lama 9 tahun penjara.
Diharapkan, Dinas Perhubungan, Satpol PP bahkan Kepolisian bisa mengejawantahkan pasal 368-371 KUHP sehingga tidak ada lagi siapapun, atau yang mengatasnamakan organisasi untuk melakukan aksi parkir-parkir liar baik indomaret dan alfamaret sampai kapanpun.
Publik hingga saat ini masih mengharapkan adanya penegakan hukum dan sederet pasal yang benar-benar mewujudkan ketenangan dan kenyamanan.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
