Jakarta, OtonomiNEWS.id – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti program penonaktifan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak aktif di Jakarta.
Seperti yang sudah diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembersihan data kependudukan dengan konsekuensi mencabut 92 ribu KTP yang dianggap non aktif.
Meskipun langkah ini dimaksudkan untuk membersihkan basis data kependudukan, Fraksi PSI mengingatkan bahwa banyak warga DKI Jakarta yang aktif justru terdampak dalam daftar penertiban tersebut.
Fraksi juga mendorong Pemerintah Provinsi untuk transparan terkait dengan data yang digunakan dalam melakukan penertiban ini.
