Jelaskan soal DKJ kepada Baleg DPR RI, Sekjen Kemendagri: Ada Dua Khususan, Pemerintahan dan Kelembagaan

120x600
a

JAKARTA Otonominews.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menghadiri Rapat bersama Badan Legislatif DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Dalam rapat Baleg tersebut, Suhajar memaparkan tentang masalah anggota soal letak khususan yang sering dipertanyakan oleh DPR RI.

Khususan yang dimiliki Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Suhajar menjelaskan, terbagi menjadi dua, yakni bidang pemerintahan dan kelembagaan.

“Nah kekhususannya itu ada dua, kekhususan di bidang urusan pemerintahan dan yang kedua kelembagaan,” kata Suhajar, dikutp dari laman resmi Kemendagri, Jum’at 15 Maret 2024.

Suharja lantas mempertegas, bahwa batang tubuh RUU DKJ sudah ada di Pasal 19, yang isinya mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini mempunyai kewenangan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, yaitu Undang-Undang 23 Tahun 2014

“Selain mempunyai kewenangan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23, maka Undang-Undang (DKJ) ini memberikan kekhususan,“ kata Suhajar.

Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron mempertanyakan letak kekhususan atau keistimewaan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah dibahas bersama pemerintah.

Pasalnya, seluruh kewenangan yang dimiliki DKJ, kata Herman, pada akhirnya akan diserahkan kembali pada pemerintah pusat.

“Artinya kalau saya melihat pada sisi ini, sepertinya ya diberikan kepala, tetapi dipegang buntut gitu,” kata Herman dalam rapat Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Herman juga menyayangkan banyaknya Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam RUU DKJ, yang dia nilai terlalu banyak kekhususan yang ingin dimiliki. Namun pada akhirnya, Jakarta setelah lepas status ibu kotanya masih bergantung pada kewenangan pemerintah pusat.

“Pada kewenangan tertentu dapat ditarik menjadi kewenangan pusat juga,” ucapnya.

Lihat Juga :  MW KAHMI Jaya Nyatakan Siap Sukseskan Jakarta Sebagai Pusat Ekonomi Bisnis Pasca Menyandang Status DJK

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini mencontohkan salah satu pasal yang mengatur pemerintah pusat berwenang menetapkam standar, norma, prosedur dan kriteria terhadap penyelenggaraan urusan DKJ.

“Melibatkan tetap saja, buntutnya dipegang pemerintah pusat,” ujarnya.

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *