Bekasi Belum Selesai Rekapitulasi, KPU Jabar Skorsing Rapat Pleno

Ilustrasi KPU Jabar.(Foto: Istimewa)
120x600
a

JABAR Otonominews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) terpaksa menskorsing rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Jabar, lantaran ada dua daerah yang belum menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kota/kabupaten. Daerah tersebut adalah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Hal ini diungkapkan Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat Hedi Ardia.

“Ya memang diskors, karena dua daerah lagi yang memang belum selesai,” kata Hedi di Bandung, dikutip dari Antara, Senin (11/3/2024).

Rekapitulasi di Kota dan Kabupaten Bekasi itu, lanjut Hedi, terkendala karena masih ada keberatan dari para saksi, sehingga pembahasan yang dilakukan berlangsung alot.

“KPU Jabar sudah turun langsung untuk supervisi guna memastikan kesiapan mereka untuk menuntaskannya,” ucap dia.

Hedi berharap proses rekapitulasi di Kota dan Kabupaten Bekasi bisa cepat selesai, sehingga pleno tingkat provinsi bisa dilanjutkan, dan tengah bulan Maret 2024 ini bisa diselesaikan.

“Pleno bisa dilakukan sampai rekap di Bekasi selesai. Semoga saja tidak lewat dari tanggal 15 Maret 2024, dan bisa dilakukan sejak 13 Maret 2024 mendatang,” tutur Hedi.

Untuk diketahui, Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat provinsi Jawa Barat dimulai sejak 6 Maret 2024, dan dijadwalkan tuntas pada Minggu, 10 Maret 2024.

Namun jadwal tersebut terpaksa berubah, dan ditunda karena ada daerah yang belum menyelesaikan rekapitulasinya.

KPU Kota Depok menjadi daerah terakhir yang membacakan hasil rekapitulasi suara dalam rapat pleno terbuka di tingkat Provinsi Jawa Barat, sebelum rapat tersebut diputuskan ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Hasil rekapitulasi suara di Kota Depok diputuskan diterima dengan catatan ada perbaikan dalam pencatatan di Sirekap.

Lihat Juga :  Waspadai Stunting, Pemkab Limapuluh Kota Gelar Workshop Stunting Bagi Kader PKK

Dari 25 kabupaten/kota di Jawa Barat, hanya sembilan daerah yang membacakan hasil rekapitulasi yang langsung diterima, sementara selebihnya harus menjalani serangkaian pencermatan dengan melibatkan Bawaslu, karena protes yang dilayangkan saksi peserta pemilu.

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *