Pembubaran Aksi Bela Palestina di CFD Sudah Sesuai Aturan, Begini Penjelasan Lengkap Kasatpol PP Pemprov DKI

Foto ilustrasi/doc. Pemprov DKI.
120x600
a

JAKARTA, Otonominews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) yang disediakan Pemerintah DKI diperuntukkan bagi kegiatan olahraga, lingkungan hidup, dan seni budaya.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 12 Tahun 2016 tentang pelaksanaan HBKB.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Arifin, guna menjawab tindakan pembubaran Aksi Bela Palestina di ajang CFD yang dilakukan jajarannya, Minggu (3/3/2024) kemarin.

“Pemanfaatan kegiatan HBKB tersebut tentunya merujuk pada Pergub No. 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan HBKB,” Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Arifin di Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).

Selain itu, lanjut dia, bagi masyarakat yang ingin mengadakan acara di pelaksanaan HBKB, perlu mengajukan pemberitahuan dan pendaftaran kepada Kelompok Kerja Penyelenggara HBKB yang diketuai oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

“Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Gubernur No. 509 Tahun 2016 tentang Tim Kerja HBKB,” tambah Arifin.

Arifin menegaskan, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menghargai hak kebebasan berpendapat bagi masyarakat, termasuk dalam melakukan kegiatan aksi solidaritas kemanusiaan untuk Palestina.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya diimbau tetap mengikuti aturan yang berlaku.

“Kami (Satpol PP) siap membantu dalam pengamanan kegiatan aksi penyampaian pendapat yang dilakukan masyarakat,” ungkap dia.

“Namun, waktu, lokasi yang dipilih, dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pada saat HBKB kemarin (Minggu, 3 Maret 2024), tidak mengikuti aturan sesuai dengan Pergub,” sambungnya.

Sehingga, lanjut Arifin, petugas mengimbau agar aksi tersebut pindah dari area HBKB atau dapat dilakukan setelah HBKB Sudirman-Thamrin selesai.

“Upaya imbauan yang kami (Satpol PP) lakukan, tentunya telah sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi), yakni untuk menegakkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah,” terang Arifin

Lihat Juga :  Cek Kesehatan, Polda Lampung Laksanakan Rikkes Berkala

“Hal tersebut dilakukan juga untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan bagi masyarakat lain saat HBKB berlangsung,” tambah Arifin.

Anak buah Pj Gubernur Heru ini pun mengimbau agar masyarakat dapat memahami dan mengikuti ketentuan dalam beraktivitas di ruang publik, terutama pada saat pelaksanaan HBKB.

Apabila masyarakat ingin mengadakan kegiatan saat HBKB, dapat mengajukan pemberitahuan pendaftaran diri sebagai partisipan kegiatan, melalui website hbkb.jakarta.go.id.[Aldi]

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *