Selanjutnya Maritaing di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Pulau Wetar/Lirang di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku, Waris di Kabupaten Keerom, Papua, dan Botom/Kwirok Timur/Tarub di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.
Ia juga menjelaskan bahwa sampai 2023 BNPP telah mengoordinasikan pembangunan 15 PLBN yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Delapan PLBN sudah diresmikan oleh Presiden RI dan aktif beroperasi, lima PLBN sudah beroperasi namun belum diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kelima PLBN yang tinggal menunggu peresmian Jokowi adalah PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepri, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalbar, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Kaltara, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, dan PLBN Yetetkun di Kabuapten Boven Digoel, Papua Selatan.
“Kepala BNPP telah menugaskan 5 Pejabat BNPP sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala PLBN sejak tanggal 5 Juni 2023, dengan tugas untuk mempersiapkan semua kebutuhan operasionalisasi PLBN, termasuk sarana prasarana pelayanan dan personel pengelola PLBN ,” lanjut Robert.
Robert kembali melanjutkan, terdapat 2 PLBN di kawasan perbatasan negara yang sudah terbangun tetapi belum dikelola dan belum diresmikan. PLBN tersebut adalah PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Kaltara, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Kaltara.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
