Terdapat tren meningkatnya permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) terhadap proyek-proyek daerah. Ini menunjukkan kesadaran baru: pembangunan butuh kepastian hukum sejak tahap perencanaan.
Di Sumatera Barat, permasalahan pertanahan masih menjadi faktor dominan yang berpotensi menghambat proyek strategis, termasuk sektor pendidikan.
Penguatan peran intelijen kejaksaan dalam fungsi preventif menandai integrasi yang semakin erat antara pengawasan dan pendampingan hukum. Bukan sekadar penindakan, tetapi mitigasi risiko.
Arahan untuk tidak melayani permintaan uang dari oknum media atau pihak tertentu juga mengindikasikan adanya potensi tekanan eksternal terhadap satuan pendidikan.
Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan semacam itu dapat berkembang menjadi opini negatif yang merugikan institusi pendidikan maupun pemerintah daerah.
Karena itu, strategi yang diambil Kejari Solok tampak jelas: membangun benteng hukum sebelum badai datang
Langkah Kejari Solok melalui program “Jaksa Sahabat Guru” adalah sinyal penting: dunia pendidikan tidak boleh dibiarkan berjalan dalam bayang-bayang tekanan.
Sekolah adalah ruang mencetak masa depan, Ia tidak boleh dikotori praktik pungli, intimidasi, atau ketidakpastian hukum, ketika hukum hadir bukan untuk menakut-nakuti, tetapi mendampingi, maka pendidikan punya peluang lebih besar untuk tumbuh bersih dan berintegritas.
Kegiatan ditutup pukul 11.30 WIB dalam suasana kondusif. Namun substansinya menyisakan pesan kuat: hukum kini hadir lebih dini, bukan menunggu pelanggaran terjadi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
