Wali Kota Fadly menegaskan bahwa integritas aparatur merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemko Padang untuk membangun budaya kerja yang adaptif, profesional, dan berintegritas, demi menghadirkan pelayanan publik yang optimal dan bebas dari praktik korupsi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Arif Ardiyanto menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan efektivitas tata kelola pemerintahan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dari hasil evaluasi, sejumlah daerah seperti Kota Padang, Kota Solok, dan Sawahlunto dinilai cukup siap menjadi model penerapan sistem pengendalian korupsi terintegrasi.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan merupakan kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” kata Arif.
Melalui penandatanganan komitmen ini, Pemko Padang berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) semakin memperkuat budaya kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berintegritas, sehingga terwujud pemerintahan yang profesional dan bebas dari praktik korupsi.(Rds/*)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
