“Untuk menjawab tantangan ini, Pemprov DKI sedang menyiapkan sejumlah proyek strategis percepatan akses air perpipaan. Di antaranya SPAM Karian–Serpong yang akan menambah cakupan sekitar 10 persen atau 212.000 sambungan rumah; SPAM Jatiluhur I yang menambah 13 persen atau setara 300.000 sambungan rumah; serta SPAM Buaran II yang memperluas layanan 8,8 persen atau sekitar 250.000 sambungan rumah,” jelasnya.
Saat ini, terdapat tujuh lokasi jaringan perpipaan yang sudah selesai dibangun, antara lain di Duri Kosambi, Taman Sari, dan Cilincing. Dengan demikian, Gubernur Pramono optimistis cakupan air bersih bisa mencapai 100 persen pada 2029.
“Termasuk untuk warga tidak mampu di Jakarta Utara, salah satunya di Cilincing. Menurut saya, Cilincing harus menjadi prioritas perhatian,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Pramono menyoroti masalah penurunan permukaan tanah di Jakarta. Untuk mengatasinya, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Zona Bebas Air Tanah (ZOBAT) melalui Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021.
Kebijakan ini melarang pengambilan air tanah di wilayah yang sudah terlayani jaringan perpipaan, khususnya kawasan strategis seperti SCBD, Sudirman, Mega Kuningan, Kawasan Industri Pulogadung, serta 12 ruas jalan utama.
“Di kawasan tersebut tidak boleh lagi menggunakan air tanah, karena sudah ada Pergub yang mengatur. Kami juga memastikan program-program yang menyentuh masyarakat tetap berjalan, misalnya pembangunan IPA Buaran III yang juga akan menyuplai Kota Bekasi, serta pembangunan reservoir komunal di Tambora, Gandaria Utara, dan wilayah lainnya,” ungkapnya.
Sebagai tambahan, Pemprov DKI juga menghadirkan program Kartu Air Sehat bagi warga berpenghasilan rendah serta bantuan 1.000 tandon air.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, sekaligus mensejahterakan seluruh masyarakat. (OTN-Deman)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
