JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal mafia pangan yang memanipulasi kehidupan rakyat melalui beras adalah alarm serius bagi seluruh pemangku kebijakan.
Data resmi menunjukkan 92 persen stok beras nasional dikuasai swasta. Sementara pemerintah melalui Bulog hanya mengendalikan sekitar 8 persen atau 4 juta ton dari total produksi. Ketimpangan ini jelas membuat langkah intervensi pemerintah menjadi terbatas.
Menurut Haidar Alwi, membongkar mafia pangan tidak cukup mengandalkan Presiden atau Bulog semata. Semua kementerian dan lembaga terkait harus terlibat.
Kementan menjaga produksi dari hulu, Kemendag mengatur distribusi dan impor, Kementerian BUMN memperkuat Bulog, Kemenkeu menyiapkan anggaran, Kemenko Perekonomian mengoordinasi strategi lintas sektor, Kemendagri mengawal stabilitas di daerah, dan Bapanas bertugas sebagai komando utama cadangan serta distribusi pangan.
“Kalau semua bergerak serentak, mafia pangan akan kehilangan ruang, termasuk bagi oknum pejabat atau oknum aparat yang mencoba bermain di balik kebijakan,” jelas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menegaskan, mafia pangan sering bersembunyi di balik dominasi pasar. Mereka tidak hanya dari kalangan pengusaha besar, tetapi juga kerap beririsan dengan oknum pejabat maupun oknum aparat.
Praktik manipulasi data panen, izin impor yang diperdagangkan, hingga kebocoran stok Bulog ke tangan swasta menjadi pola klasik yang berulang.
“Jika Presiden Prabowo sudah menyoroti langsung, berarti ini bukan isu kecil. Mafia pangan adalah ancaman serius bagi kedaulatan bangsa,” tegas Haidar Alwi.
Teknologi, Rakyat, dan Koperasi sebagai Pilar Transparansi.
Bagi Haidar Alwi, cara lama tidak lagi cukup. Negara harus membangun sistem pangan modern berbasis teknologi sekaligus memperkuat peran rakyat.
Ia mengusulkan Bank Data Pangan Nasional berbasis AI dan blockchain, agar setiap transaksi padi dan beras tercatat real time dan tak bisa dimanipulasi. Dengan sistem ini, ruang permainan oknum pejabat maupun pengusaha nakal bisa ditutup rapat.
Bulog juga harus bertransformasi menuju Bulog 4.0. Setiap karung beras diberi QR code yang menunjukkan asal gabah, lokasi penggilingan, hingga jalur distribusi. Dengan begitu, kebocoran stok atau penyelundupan lebih mudah dilacak.
“Kalau distribusi sudah transparan dan digital, mafia akan kehilangan senjata utamanya: bermain di area gelap,” tegas Haidar Alwi.
Namun teknologi saja tidak cukup. Petani tidak boleh terus-menerus menjadi korban tengkulak.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
