JAKARTA, OTONOMINEWS.ID — Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI menyatakan sikap tegas meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional.
Diketahui, proyek kontroversial itu ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025.
“Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, yang juga Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati, saat menjawab wartawan, usai seminar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Seminar nasional itu bertema “Mewujudkan Amanat Konstitusi: Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul dan Berdaya Saing”.
Sebelumnya, Fraksi PDIP sempat meminta agar proyek penulisan ulang sejarah ditunda. Namun, mengingat semakin luasnya polemik yang muncul di tengah masyarakat dan kalangan akademik, kini Fraksi menilai sudah saatnya proyek tersebut dihentikan sepenuhnya.
Esti menegaskan bahwa salah satu pertimbangan utama adalah pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 yang disebutnya hanya sebagai “rumor”. Meski begitu, menurutnya, masih banyak alasan lain yang mendasari permintaan penghentian ini.
“Termasuk banyaknya sejarawan yang memilih mundur dari tim penulisan. Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini,” tegasnya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
