“Masih ada dua kabupaten yang belum ditetapkan Ketua TP PKK-nya, yaitu Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Nanti, dua daerah itu akan menyusul setelah proses sengketa Pilkada di daerah masing-masing tuntas. Kemudian, untuk Dharmasraya yang dipimpin oleh bupati perempuan, Ketua TP PKK-nya dijabat oleh ibunda beliau,” ucap Harneli.
Terkait rencana kerja dan program TP PKK, Posyandu, dan Dekranasda di Sumbar untuk lima tahun ke depan, Harneli menyebutkan bahwa hal utama yang ditekankan adalah terus bersinergi dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Ia pun meyakini, sinergitas akan terjalin lebih baik di bawah kepemimpinan para kepala daerah baru di Sumbar.
“Kami perlu menyampaikan kepada para Ketua TP PKK, TP Posyandu, dan Dekranasda di setiap kabupaten/kota, bahwa menyandang jabatan ini merupakan sebuah panggilan kemanusiaan untuk masyarakat. Oleh karena itu, mari sama-sama berkomitmen untuk memaksimalkan peran kita, sehingga berdampak luas bagi kemaslahatan masyarakat,” kata Harneli lagi.
Selain prosesi pelantikan, dalam kesempatan itu Gubernur dan Wagub Sumbar juga menyerahkan SK Kemendagri untuk bupati dan wali kota terpilih di Sumbar. Turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut, Anggota Forkopimda Sumbar, Pj Sekda Sumbar, Bundo Kanduang Sumbar, Pimpinan BUMD, serta jajaran pejabat di lingkup Pemprov dan Pemkab/Pemko se-Sumbar. (Rds/*)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
