Muhidi juga menegaskan komitmen DPRD untuk mendorong kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan berbasis gender. Ia berharap sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dapat diperkuat demi menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak-anak di Sumatera Barat.
“Saya sangat peduli dengan masalah ini. Upaya penanganan yang lebih serius perlu dilakukan, termasuk penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung program-program pemulihan korban,” tambahnya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah stakeholder, termasuk perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Diskusi berjalan produktif dengan harapan dapat menghasilkan langkah nyata dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat.(Rds/*)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
