Hak Angket Haji harus Transparan dan Berbasis Data
Jika pun Hak Angket DPR itu digunakan, DPP SAHI berharap jangan didasarkan pada kepentingan politik sehingga tidak objektif dan tidak berbasis fakta dan data yang benar.
“Jika Hak Angket digunakan, maka harus dilaksanakan secara profesional dan terbuka, didasarkan pada data dan fakta yang benar, dan jauh dari kepentingan politik tertentu,” tuntas Abdul Khaliq.
Ikuti terus update berita Otonominews di FeedSaat ini capaian rekam KTP elektronik di Kota Mojokerto sudah mencapai lebih dari 99 persen. Namun aktivasi IKD masih sekitar 18 persen, sehingga pemerintah daerah akan terus mempercepat sosialisasi dan…
Menurut Mahyeldi, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga pekerja. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan…
Fikri menyebut semangat pengabdian kepada masyarakat menjadi alasan Vasko tetap menjalankan agenda pemerintahan meski dalam kondisi cedera. “Meski kondisi kaki beliau cedera, Uda Vasko tetap memilih langsung bekerja. Tidak ada…
Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) merupakan konsep kemandirian ekonomi masjid yang digagas dan dipopulerkan oleh pakar ekonomi Syariah sekaligus penulis 32 buku, Ust.Valentino Dinsi, SE, MM, MBA. Konsep ini lahir…
