Anggota TNI Polri Duduk di Jabatan ASN, Politisi PKS Sebut Tidak Sesuai Amanat Reformasi

Iluatrasi TNI - Polri.(Foto: Istimewa)
120x600
a

JAKARTA Otonominews.id – Mardani Ali Sera menyoroti anggota TNI – Polri yang menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kendati ada pembatasan-pembatasan jabatan yang dapat diisi oleh anggota TNI-Polri, namun anggota Komisi II DPR RI ini mendorong agar tetap ada pemisahan jabatan antara sipil dan anggota TNI-Polri.

Mardani meminta pemerintah membatasi anggota TNI-Polri untuk duduk di jabatan ASN, lantaran ia tak ingin anggota TNI-Polri aktif justru semakin banyak duduk di jabatan pemerintahan. Menurut politisi PKS ini, hal itu tidak sesuai dengan amanat reformasi.

“Terakhir untuk yang TNI Polri, ini kan amanat reformasi, kita harus betul-betul jalankan Pak Menteri. Agak ada indikasi migrasi dari teman-teman Polri khususnya. Itu kalau kita release Pak Ketua, mereka yang masuk eselon I atau II di wilayah sipil itu banyak sekali,” kata Mardani, dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (17/3/2024)

Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Meskipun anggota TNI-Polri hanya akan dapat mengisi posisi eselon I dan di level pemerintah pusat, namun demikian, Mardani menilai, kasihan para ASN yang sudah lama meniti karir di Sipil, namun dikalahkan oleh anggota TNI – Polri yang mempunyai kedekatan tertentu.

 

“Kasihan teman-teman yang sudah meniti karir ini ternyata kalah oleh pendekatan-pendekatan lain. Kita memang tetap terikat kepada aturan, ada slot-slot yang boleh, tapi mungkin kita perlu tegas bahwa di luar itu memang sebaiknya urusan sipil diserahkan kepada teman-teman sipil yang tidak kalah baiknya dengan teman-teman TNI-Polri,”

 

Sebelumnya, Menteri PAN RB Azwar Anas, seusai rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024), menjelaskan, RPP mendatang bakal selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Lihat Juga :  Keterwakilan Perempuan di Pileg 2024 Tak Sampai 30 Persen, KD Sesalkan Pelanggaran KPU

Anas menjelaskan, jabatan sipil yang diduduki TNI/Polri tetap mengacu pada UU No 20/2004 tentang TNI dan UU No 2/2002 tentang Polri, sehingga tidak ada yang berubah. Sementara itu, jabatan TNI/Polri yang bisa ditempati ASN masih perlu dibahas.

”Terkait dengan TNI/Polri masih selaras dengan PP No 11/2017, di mana TNI ada batasan untuk menempati posisi di ASN. Begitu pula dengan Polri. Cuma, yang sekarang (dibahas) adalah ASN yang boleh menempati posisi di TNI/Polri, itu yang tak diatur sebelumnya,” kata Anas.

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *