BSKDN Kemendagri Turun Langsung Asistensi Penguatan Strategi Kebijakan di 4 DOB Papua

120x600
a

SORONG, otonominews.id – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kunjungan dan asistensi penguatan strategi kebijakan secara langsung di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Keempat DOB itu meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

“Melalui (asistensi) kita dapat menghasilkan konsepsi awal tentang peta strategi kebijakan dan ekosistem inovasi di daerah sehingga kapasitas inovasi daerah dapat meningkat. Ini tercermin dalam capaian Indeks Inovasi Daerah (IID),” jelas Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi _keynote speech_ dalam kegiatan Lokakarya Penguatan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Berbasis Karakteristik dan Kearifan Lokal pada 4 DOB Papua di Sorong pada Jumat, 15 Maret 2024.

Asistensi tersebut juga dilakukan guna mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan di 4 DOB Papua.”Ini sejalan dengan tujuan pembentukan 4 DOB Papua untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat Papua melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” terang Yusharto

Sementara itu, Yusharto menjelaskan, berbagai bentuk pembaharuan yang bersifat inovatif dapat menjadi solusi terbaik atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi daerah. Tidak hanya itu, langkah tersebut juga dapat memacu meningkatnya kesejahteraan masyarakat di 4 DOB Papua. “Salah satu ikon inovasi untuk Provinsi Papua Barat Daya yaitu Paitua yang merupakan salah satu inovasi kebijakan yang sedang kita simulasikan untuk bisa dilaporkan sebagai inovasi dengan tingkat kematangan terbaik karena sudah dimulai sejak tahun 2023,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengungkapkan, strategi kebijakan dan ekosistem inovasi yang kuat sangat menentukan capaian IID suatu daerah. Bahkan, jika 4 DOB Papua telah memiliki capaian IID yang tinggi, maka capaian tersebut diyakini akan menjadi pendorong yang kuat mencapai hasil pengukuran yang tinggi dalam berbagai indeks lainnya yang diinisiasi BSKDN. Adapun indeks tersebut meliputi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

Lihat Juga :  Kemendagri dan Bappenas Bentuk Tim Fasilitator untuk Penyelarasan RPJPD-RPJPN 2025-2045

“Kami yakin bahwa langkah-langkah strategis yang akan kita laksanakan hari ini akan memberikan kontribusi positif dalam pencapaian tujuan pembangunan di daerah Papua,” pungkasnya.

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *