Moderasi Beragama dan Stabilitas Pangan Kunci Cegah Konflik Sosial Pasca Pemilu dan Jelang Pilkada 2024

Plh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Togap Simanungsong dan Plt. Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Aang Witarsa Rofik/otn.
120x600
a

JAKARTA, Otonominews.id – Pasca Pemilu dan jelang Pilkada 2024 rentan terhadap polarisari. Perlu langkah antisipasi untuk mencegah polarisasi tersebut agar tidak berujung konflik sosial.

Pelaksana Harian (Plh) Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan PUM (Pemerintahan Umum) Kemendagri, Togap Simanungsong mengungkapkan pentingnya kesadaran akan potensi konflik sosial pasca Pemilu Serentak 2024 serta antisipasi terhadap kerawanan konflik pada Pilkada Serentak pada bulan Oktober 2024 yang akan datang

“Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah, pentingnya pendekatan moderasi beragama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik agama yang moderat dan toleran,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (12/3/2024).

Selain itu, lanjut dia, perlu dilakukan perluasan kerjasama antar instansi dan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta menghindari potensi konflik.

“Dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan pokok masyarakat diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini termasuk dalam mengantisipasi gejolak di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial dan mempengaruhi pemulihan ekonomi serta stabilitas nasional,” ungkap Togap.

Untuk itu, terang dia, koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah perlu diperkuat dalam rangka stabilisasi harga dan pengelolaan ketersediaan bahan pokok. Kerjasama antar instansi dan daerah dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang menjadi salah satu langkah yang dianggap penting dalam upaya pencegahan dini potensi konflik di daerah.

“Dengan demikian, diharapkan kegiatan Komunikasi Sosial Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya ini menjadi salah satu langkah yang dapat memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi serta memperkuat harmoni dan kedamaian dalam masyarakat,” ujar Togap.

Penilaian serupa juga disampaikan oleh Plt. Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan PUM, Aang Witarsa Rofik. menurutnya, perlunya antisipasi terhadap polarisasi masyarakat pasca pemilu 2024 yang dapat memicu konflik sosial akibat sensitivitas negatif yang tinggi di berbagai interaksi, baik langsung maupun di dunia maya

Lihat Juga :  Sudirman Said: Rezim Sekarang Lebih Primitif dari Masa Soeharto di Pemilu 1971

“Salahnya satunya adalah dengan penguatan moderasi agama. Moderasi bergama dapat menciptakan negara yang adil dan ramah bagi semua warga Indonesia dalam menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi kunci dalam membangun sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan untuk mencegah konflik yang lebih luas,” katanya.

Selain itu, tambah Aang Witarsa, perlu juga perhatian khusus yang ditujukan pada upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta penanganan ketahanan sosial, kemasyarakatan, dan seni budaya.[***]dan

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *