26 Desa di Kabupaten Bekasi Rawan Pangan, Ini Upaya Pj Bupati Dani Ramdan

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan Membuka Rakor dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi, diikuti para Kepala Dinas terkait bersama Camat dan Seluruh Kepala Desa. Bertempat di Ballroom Hotel Holiday Inn Jababeka, Cikarang Selatan. Pada Selasa, (05/03/2024).(Foto: Pemkab Bekasi)
120x600
a

BEKASI Otonominews.id – Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan mengungkapkan, di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, terdapat 26 desa yang masuk katogori 3, atau agak rawan pangan, yang memerlukan atensi pemerintah.

Dani Ramdan menyampaikan hal ini saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten Bekasi Tahun 2024 yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi di Hotel Holiday Inn Cikarang pada Selasa (05/03/2024).

Rapat yang diikuti Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Bekasi itu digelar dalam rangka meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antarlintas sektor.

Kata Dani Ramdan, rakor tersebut memetakan situasi ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi, sehingga intervensi penanganan daerah rawan pangan dapat tertangani secara optimal dan tepat sasaran.

“Dari hasil pemetaan kita, ada 26 desa yang masuk kategori 3 yakni agak rawan pangan, dan ini membutuhkan atensi,” ungkap Dani Ramdan, dikutip dari laman resmi Pemkab Bekasi, Rabu 6 Maret 2024.

Untuk mengatasi rawan pangan itu, Dani Ramdan menjelaskan, Pemkab Bekasi sudah menjalankan berbagai program.

“Mulai dari cadangan pangan pemerintah, warung pangan, gabah bantuan pemerintah, juga gerakan pangan murah, dengan cara itu mudah-mudahan bisa meningkatkan status menjadi tahan pangan,” jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut Dani Ramdan, Pemkab juga mendorong pembangunan pasar di tiap-tiap kecamatan dan desa.

“Gunanya untuk mendekatkan akses layanan infrastruktur pangan kepada masyarakat, melalui alokasi APBD, APBdes serta terbuka untuk pihak swasta yang ingin ikut berkontribusi,” ungkap Dani.

Dirinya juga menyebutkan, saat ini terdapat 12 kecamatan yang sudah memiliki pasar sendiri dan hanya tersisa 11 kecamatan yang terus didorong agar memiliki pasar sendiri.

“Kita memang saat ini sedang menyusun RPJMD baru, tergantung nanti kalau hasil Feasibility Study (FS) swasta bisa masuk kita akan dorong swasta, atau karena ini daerahnya terpencil atau mungkin ekonominya kurang maju, ya mungkin APBD yang harus masuk. Bahkan APBDes juga bisa untuk membangun level pasar desa, Jadi nanti berbagai sumber ini kita kombinasi untuk pengembangan pasar-pasar kedepan,” paparnya.

Lihat Juga :  Mendagri Tegaskan Perlunya Memperkuat Desa Cegah Urbanisasi

Terkait kerawanan pangan ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Abdur Rofiq menambahkan, Pemerintah Daerah telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi. Di antaranya, Rofiq mencontohkan, program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), Bantuan Gabah, Warung Pangan, Gerakan Pangan Murah, dan juga Program Gebrak (Gerakan Berbagi B2SA).

“Kita ingin adanya sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa. Karena ini sangat penting dalam rangka mendapatkan sasaran yang tepat terhadap kegiatan-kegiatan yang nanti ada dimasyarakat,” terangnya.

Rofiq berharap, Pemerintah Desa dapat lebih berdaya dalam penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Bekasi. Seperti yang disampaikan Pj Bupati, yakni dengan membangun pasar-pasar desa yang juga turut berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Pasar desa itu bisa dimulai dari pasar minggon, misalnya pasar yang beroperasi seminggu sekali kemudian meningkat seminggu 3 kali. Kita mulai dari yang kecil dulu bertahap, yang tadinya 7 pedagang karena rutin terus bertambah jumlahnya hingga nanti menjadi pasar skala besar yang beroperasi setiap hari. Dan ini tentu butuh proses,” jelasnya.

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *