JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan dan mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat mewakili Kemendagri dalam pendampingan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang memantau pelaksanaan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah tersebut yang dilaksanakan belum lama ini.
Restuardy menjelaskan, Kemendagri telah menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Beberapa proyek pembangunan yang saat ini tengah berjalan antara lain pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPR Provinsi, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), yang kontraknya telah ditandatangani pada 19 Desember 2024.
Selain itu, pembangunan rumah susun dan rumah khusus telah mencapai progres 60%, sementara proyek air minum dan sanitasi telah selesai secara fisik, serta pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan land development yang berada di dalam Kawasan Pusat Pemerintahan dijadwalkan mulai dilaksanakan pada tahun 2025.
“Langkah konkret juga telah kami ambil untuk memastikan pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintahan (KPP) menjadi prioritas nasional,” ujar Restuardy, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (5/5).
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
