RPP ASN Bolehkan TNI Polri Isi Jabatan ASN Ditentang Kelompok Sipil, Azwar Anas: Masih Digodog

MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas pada dengan Komisi II DPR RI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.(Foto: Istimewa)
120x600
a

JAKARTA Otonominews.id – Wacana pemerintah mengizinkan anggota TNI Polri mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai polemik dari berbagai pihak. Wacana tersebut ditentang oleh kelompok masyarakat sipil, yang mendesak Pemerintahan Joko Widodo agar wacana itu dibatalkan.

Sebagai informasi, Pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) manajemen ASN sebagai salah satu amanat UU Nomor 20 Tahun 2023. Dari sekian banyak poin RPP tersebut, ada poin yang memperbolehkan militer mengisi jabatan ASN yang selama ini diisi oleh masyarakat sipil.

Salah satu yang menyoroti RPP Manajemen ASN itu, Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri, yang menilai bahwa langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), akan mengembalikan praktek Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Menurut Gufron, praktek tersebut sangat kental dengan rezim otoriter Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam diskusi Reformasi Mundur: Perluasan Komando Teritorial & Kembalinya Dwifungsi ABRI Melalui Implementasi UU ASN di Jakarta Selatan, Minggu (17/3).

“Ini sangat problematik. Sesuatu yang dibangun selama 25 tahun (Reformasi), berdarah-darah oleh masyarakat sipil, gerakan mahasiswa pro-demokrasi, di ujung 25 tahun Reformasi ini justru mengalami berbagai kemunduran yang sangat serius,” katanya

“Rencana kebijakan tadi (RPP manajemen ASN) harus dikaji secara serius dan bahkan harus dibatalkan, mengingat bertentangan dengan agenda Reformasi,” tegas Gufron.

Pendapat senada diungkapkan Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Daniel Awigra, yang menyabutkan, langkah pemerintah itu ada dugaan sebagai upaya sekuritisasi.

“Baunya tercium menyengat dalam upaya pembolehan TNI Polri mengisi jabatan ASN,” ucapnya.

Sekuritisasi, Daniel menjelaskan, adalah konsep menjadikan semua di luar isu keamanan dan pertahanan turut menjadi domain militer. Dengan begitu, TNI/Polri bisa masuk ke ranah sipil dengan dalih menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Lihat Juga :  Malah Coblos Calon Lain, LaNyalla Terapkan Ilmu Hakikat-Teologis

“Dalam konteks hari ini bisa isu apa saja, tapi dalam konteks Orde Baru itu isu ekonomi,” katanya.

Daniel pun menyinggung masa orde baru kepemimpinan Presiden Soeharto dulu, bahwa siapapun yang melawan proyek-proyek pembangunan oleh Soeharto yang disebut Bapak Pembangunan, bisa dikatakan musuh-musuh pembangunan.

“Orang-orang yang kapan saja nasibnya bisa enggak jelas. Kalau masyarakat sipil tidak mengatakan bahwa ini ada gejala ke sana dan kita tidak ingin membiarkan, artinya kita menolak RPP ini, maka saya rasa demokrasi kita benar-benar sudah di ujung tanduk,” beber Daniel.

Diketahui, sebelumnya pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/3) lalu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas sempat ditanya Komisi II DPR RI soal rencana masuknya TNI/Polri ke ranah sipil. Anas paham bahwa rencana ini juga menjadi sorotan banyak pihak.

Anas pun menjawab, wacana ini masih terus digodok. Meski begitu, pemerintah sudah menargetkan RPP manajemen ASN ini harus rampung sebelum 30 April 2024.

“Secara umum, pengisian jabatan TNI/Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu. Sekali lagi, pengisian jabatan TNI/Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu. Pengisian juga harus diisi oleh talenta terbaik TNI/Polri. Kesetaraan jabatan juga menjadi konsiderasi dalam pengisian jabatan antara ASN, TNI, dan Polri,” ucap Anas.

Ada 6 poin utama dalam bahan paparan Menpan RB Anas soal prajurit TNI/Polri yang bisa mengisi jabatan ASN tersebut, yaitu:

1. Hanya untuk jabatan ASN tertentu pada instansi pusat tertentu
2. Prajurit TNI dan anggota Polri yang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat tidak dapat beralih status menjadi ASN
3. Khusus bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang merupakan talenta terbaik di lingkungan TNI/Polri
4. Harus memenuhi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak/pengalaman jabatan yang relevan, kesehatan, integritas, dan persyaratan jabatan lain
5. Pangkat paling kurang setara dengan tingkatan jabatan ASN yang akan diduduki sesuai persetujuan menteri serta berusia paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun TNI/Polri
6. Dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta apabila terdapat kebutuhan.

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *