Ketua Komisi E DPRD DKI Minta Pemprov Buat Skala Prioritas Terkait Polemik KJMU

Ketua Komisi E Iman Satria/doc. DPRD DKI Jakarta
120x600
a

JAKARTA Otonominews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta meminta Pemprov DKI agar membuat sekala prioritas terkait polemik Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta Pemprov untuk segera mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU. Pasalnya, imbas belasan ribu penerima KJMU terancam terhapus datanya.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pengurangan penerima KJMU dikarenakan pada tahun 2023 dana yang sudah dialokasikan sebesar Rp320 miliar. Sementara di tahun 2024, anggaran yang dialokasikan cuma sebesar Rp140 miliar.

“Makanya, saya minta tadi SKPD membuat skala prioritas. Prioritaskan mana yang harus diutamakan. Harusnya setelah gaji guru, gaji PNS, ya harusnya dijaga supaya program substainability (berkelanjutan),” ujar Iman di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, (15/3).

Ia pun menyebut, bagi para penerima KJMU agar tak khawatir dengan adanya penghapusan data yang berakibat putus sekolah.

Menurutnya, jika memang mahasiswa tersebut masuk dalam kategori tidak mampu maka secara otomatis harusnya diprioritaskan oleh Pemprov DKI.

Sebab, lanjut Iman, anggaran untuk penerima KJMU juga dipastikan bakal ditambah atau disesuaikan kembali pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Oleh karena itu, nanti akan dianggarkan kembali diperubahan oleh Pak Pj Gubernur. Jadi teman-teman atau anak-anak kita yang masih kuliah enggak usah takut gitu loh, pasti itu akan terjamin ya,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo menjelaskan, dasar penerima manfaat KJMU yaitu Perubahan Atas Peraturan Gubernur (Perugub) Nomor 91 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 97 Tahun 2019.

Berisikan tentang Perubahan kedua atas Pergub Nomor 97 Tahun 2019 tentang bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

Lihat Juga :  Presiden Tegaskan Hilirisasi Tidak Hanya untuk Industri Besar tetapi Juga UKM

Tetapi akan dilakukannya pemadanan data kepada seluruh penerima KJMU Tahap II Tahun 2023 sebanyak 19.042 mahasiswa.

Kendati demikian, Purwosusilo mengungkapkan, pendaftaran calon penerima KJMU masih akan dibuka hingga 21 Maret 2024 mendatang.

“Jadi sebanyak plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan penerima KJMU oleh Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta,” ujar Purwosusilo.

“Selanjutnya data pendaftaran akan dipadankan dengan data DTKS dan Regaosek (Registrasi Sosial Ekonomi),” katanya lagi. (Ald)

r
Penulis: DemandEditor: Henigun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *