JAKARTA, otonominews.id – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) didukung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali menggelar pameran akbar INABUYER B2B2G EXPO 2024.
Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman mengatakan, dalam INABUYER B2B2G EXPO 2024 ini diharapkan bisa dibukukan transaksi hingga Rp2 triliun. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong kemitraan strategis, mewujudkan rantai pasok yang kuat untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri, sehingga dapat memperkuat ekonomi nasional.
“Kegiatan ini merupakan yang kedua sejak 2023 dengan potensi kerja sama kontraknya tahun lalu lebih dari Rp1 triliun. Tahun ini ditargetkan transaksinya bisa menembus Rp2 triliun,” kata Deputi Hanung saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi INABUYER B2B2G EXPO 2024 di Jakarta, Selasa (05/03).
Pameran ini diselenggarakan dalam rangka perluasan akses pasar bagi UKM dengan terhubung ke dalam rantai pasok industri BUMN, usaha besar, belanja barang/jasa pemerintah, serta potensial buyer dari dalam dan luar negeri. INABUYER B2B2G EXPO 2024 akan digelar pada 15 – 17 Mei 2024 bertempat di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta.
Selain menghadirkan para buyer dari sektor swasta BUMN dan pemerintah, di tahun ini turut hadir potensial buyer dari luar negeri dan live commerce. Dalam kegiatan ini juga akan diselenggarakan INABUYER Award dengan total proyeksi pengunjung 10 ribu orang dan total proyeksi exhibitor 200 booth.
Hanung berharap, UMKM dan eksibitor dapat memanfaatkan momentum pameran ini untuk memperluas pangsa pasarnya. Nantinya akan digelar bisnis matching antara potensial buyer dengan para UMKM atau eksibitor yang berpartisipasi dalam pameran tersebut.
“Kolaborasi adalah menjadi kunci untuk bersama-sama kita membangun ekosistem yang lebih baik bagi UMKM. Kita tidak hanya fokus pada event ini tetapi kita ingin membangun ekosistemnya agar bisnis matching bisa berjalan setiap hari,” kata Hanung.
Untuk memperluas akses pasar bagi UMKM, KemenKopUKM bertekad untuk mengintegrasikan aplikasi dalam satu platform khusus. Diakui selama ini terdapat 22 Kementerian/Lembaga yang mengurusi UMKM dengan platformnya masing-masing.
“Dengan begitu tidak ada lagi UMKM yang tertinggal. Kita berharap teman-teman dari perbankan juga bisa masuk membantu kegiatan ini,” kata Hanung.
Hanung juga berharap, rencana LKPP yang saat ini tengah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kewajiban belanja oleh lembaga non pemerintah terhadap UMKM juga mengatur kewajiban muatan lokal dan kemitraan UKM pengadaan barang/jasa yang bisa dibiayai oleh pinjaman luar negeri.
