Legislator DKI Minta Disdukcapil Tertibkan NIK Administrasi Kependudukan Warga yang Sudah Meninggal Lebih Diprioritaskan

Foto ilustrasi/otn.
Foto ilustrasi/otn.
120x600
a

JAKARTA, Otonominews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI untuk menerapkan program tertib administrasi kependudukan lewat penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dimulai dari status yang sudah meninggal dunia.

Hal tersebut dikemukakan lantaran masih banyak warga yang belum melaporkan data keluarga yang telah meninggal dunia

“Saya berharapnya ya didata dulu yang meninggal. Kan banyak tuh yang meninggal tapi KTP (kartu tanda penduduk -red) nya masih aktif. Masyarakat masih banyak yang belum laporan,” ujar Anggota Komisi A DPRD DKI, Syarifudin di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Syarifudin menjelaskan, penyisiran terhadap NIK warga Jakarta yang telah meninggal dunia sangat penting untuk penyaluran bantuan sosial (Bansos). Dengan demikian, penyaluran Bansos akan tepat sasaran.

Sebab, tambah dia, hal tersebut mengacu pada kondisi sekarang masih banyak ahli waris menerima Bansos atas nama keluarga yang sudah meninggal dunia.

“Nanti disisir lagi secara bertahap supaya rapi, karena ini menyangkut data. Misalnya soal Bansos. Kasian juga RT nyari-nyari ternyata warganya sudah tidak ada,” ungkap Syarifudin.

Selanjutnya, penyisiran bisa dilakukan kepada warga yang sebenarnya tidak berdomisili di Jakarta, namun bekerja di Jakarta.

“Contoh lain misalnya pekerja-pekerja yang kerja di Jakarta tapi tinggalnya di daerah. Itu semua harus dirapikan supaya kedepan, di Jakarta itu tidak ada warga Jakarta yang ber KTP DKI tapi warganya tidak ada,” tandas Syarifudin.

Diketahui, rencana penertiban administrasi kependudukan akan dilakukan Dinas Dukcapil DKI Jakarta mulai bulan Maret 2024.[Aldi]

r
Lihat Juga :  Pemprov DKI Jakarta Raih 3 Penghargaan dari Dua Kementerian

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *