Deddy Sitorus: Reshuffle Kabinet Jokowi Politik Kotor Dinasti Kekuasaan demi Melumpuhkan Prabowo

Tiga Muatan Kotor dalam Reshuffle Kabinet

Deddy Sitorus: Reshuffle Kabinet Jokowi Politik Kotor Dinasti Kekuasaan demi Melumpuhkan Prabowo
Politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus. (IG Deddy Sitorus)
120x600
a

JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai yang dilakukan menjelang lengser adalah strategi politik kotor.

“Secara umum saya melihat sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya,” kata Deddy Sitorus yang diminta komentar pada Senin (19/8/2024).

Deddy menegaskan, tidak ada alasan etis, substansial, tekhnis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser ke prabon.

Ia pun menilai Jokowi melakukan upaya politik untuk melawan Prabowo Subianto yang akan segera menggantikannya sebagai Presiden.

“Menurut saya Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama 5 tahun ke depan,” tegas Deddy.

Anggota Fraksi di DPR ini secara eksplisit menyebut penggantian Menkumham Yasona H. Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3.

Deddy menyebut ada tiga tujuan dalam pergantian Menkumham tersebut:

Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasasi legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota.

“Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan,” kata Deddy.

Kedua, ini akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan pada internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam.

“Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat,” tandasnya.

Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya.

r
Lihat Juga :  Haidar Alwi: Menkominfo dan Kepala BSSN Layak Dipecat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *